Pamekasan – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan mendesak pemerintah dan instansi terkait segera menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pamekasan.
Ketua PC PMII Pamekasan, Fahril Anwar, mengatakan kelangkaan BBM bersubsidi dapat berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut juga berpotensi menambah pengeluaran pekerja, pelaku usaha kecil, serta masyarakat yang bergantung pada sektor transportasi.
“Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak boleh tinggal diam. Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi harus segera disikapi secara serius, bukan sekadar dengan pernyataan, tetapi melalui langkah nyata dan solusi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Fahril Anwar. (27/10/2026)
Menurut Fahril, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, dan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kelangkaan. Evaluasi distribusi juga diperlukan agar pasokan BBM bersubsidi tersedia sesuai kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
PC PMII Pamekasan turut meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi di setiap SPBU diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran tepat sasaran serta menindaklanjuti dugaan penimbunan dan penyelewengan apabila ditemukan pelanggaran.
“Kami meminta adanya keterbukaan informasi mengenai kondisi stok, distribusi, dan langkah penanganan yang dilakukan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” lanjutnya.
Fahril juga meminta pemerintah menyampaikan langkah penanganan yang terukur. Upaya tersebut, menurut dia, dapat dilakukan melalui pemulihan pasokan, evaluasi kebutuhan dan alokasi BBM bersubsidi, penyediaan kanal pengaduan, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran distribusi.
Ia menilai penyelesaian persoalan BBM bersubsidi tidak cukup hanya dengan mengurai antrean di SPBU. Pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab utama kelangkaan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang justru menjadi pihak paling terdampak. BBM bersubsidi harus benar-benar tersedia bagi masyarakat yang berhak. Kami akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mendorong pemerintah agar persoalan ini mendapatkan penanganan yang serius, transparan, dan bertanggung jawab,” pungkas Fahril Anwar.
PC PMII Pamekasan berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera memberikan penjelasan mengenai langkah penanganan yang dilakukan. Organisasi tersebut juga meminta distribusi BBM bersubsidi kembali berjalan tertib dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.(vik)
