PAMEKASAN – Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Pegantenan, Thohiruddin, menyatakan dukungan terhadap sikap Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur yang mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar transparan dalam kebijakan mutasi tenaga pendamping desa.
Menurut Thohiruddin, langkah PW GP Ansor Jawa Timur untuk meminta kejelasan terkait mekanisme mutasi merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap kader yang selama ini telah menjalankan tugas dan mengabdi mendampingi masyarakat desa.
“Saya selaku Ketua PAC Ansor Pegantenan sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua PW Ansor Jawa Timur. Bagi kami, persoalannya bukan tentang siapa yang memimpin kementerian atau dari partai mana, tetapi bagaimana sebuah kebijakan dibuat secara adil, transparan dan tidak merugikan mereka yang selama ini sudah bekerja dan mengabdi di masyarakat,” ujar Thohiruddin.
Ia mengatakan, apabila mutasi memang dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, maka seharusnya terdapat dasar dan indikator yang jelas. Hal tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa pemindahan dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada evaluasi, tentu kami tidak mempersoalkan. Evaluasi itu bagian dari sebuah pekerjaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana prosesnya, apa indikatornya dan apa dasar pemindahannya. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik tiba-tiba dipindahkan jauh tanpa mendapatkan penjelasan yang jelas,” katanya.
Thohiruddin menilai, tenaga pendamping desa memiliki peran penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang berkaitan dengan mereka harus mempertimbangkan aspek profesionalitas dan keberlanjutan pendampingan di desa.
“Mereka ini bekerja langsung bersama masyarakat. Mereka mendampingi desa, membantu program dan berinteraksi dengan masyarakat setiap hari. Kalau kemudian ada pemindahan yang jauh, tentu ada dampak yang harus dipikirkan, baik bagi pendampingnya maupun bagi desa yang selama ini mereka dampingi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap PW Ansor Jatim bukan berarti Ansor ingin mencampuri kewenangan pemerintah. Sebaliknya, ia menyebut kritik dan permintaan transparansi merupakan bagian dari upaya menjaga agar kebijakan publik berjalan secara terbuka.
“Kami tidak sedang ingin mengambil kewenangan pemerintah. Pemerintah tentu punya aturan dan mekanisme sendiri. Tetapi ketika ada persoalan yang dirasakan kader dan kemudian muncul pertanyaan di tengah masyarakat, menurut saya sangat wajar jika organisasi menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan,” tutur Thohiruddin.
Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar kebijakan mutasi tidak menimbulkan spekulasi maupun prasangka di kalangan masyarakat dan kader.
“Yang kami harapkan sederhana saja, buka mekanismenya secara terang. Kalau memang ada alasan yang kuat, sampaikan. Kalau ada evaluasi, tunjukkan indikatornya. Dengan begitu tidak ada ruang bagi prasangka dan semua pihak bisa memahami bahwa kebijakan tersebut memang berdasarkan aturan, bukan karena kepentingan lain,” tegasnya.
Thohiruddin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog antara pihak terkait. Ia juga meminta agar kader yang telah lama mengabdi tidak dipandang hanya dari sisi kepentingan politik.
“Kader-kader muda NU yang bekerja di lapangan jangan hanya dilihat sebagai bagian dari kelompok politik. Mereka punya pengabdian dan tanggung jawab sosial. Ketika mereka bekerja mendampingi masyarakat, yang harus dilihat adalah profesionalitas dan pengabdiannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Ansor akan tetap menghormati setiap keputusan pemerintah selama keputusan tersebut dibuat berdasarkan aturan yang jelas dan diterapkan secara adil.
“Kalau aturannya jelas dan prosesnya transparan, saya kira semua kader juga akan bisa menerima. Yang penting jangan ada kebijakan yang membuat orang bertanya-tanya karena tidak mendapatkan penjelasan. Kami di bawah tentu mendukung PW Ansor Jatim untuk terus menyuarakan hal-hal seperti ini,” pungkas Thohiruddin.
Sebelumnya, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, mendesak Kemendes PDT membuka secara transparan mekanisme mutasi pendamping desa. Musaffa menyoroti adanya aduan mengenai pemindahan kader NU ke wilayah yang jauh tanpa landasan evaluasi yang jelas.
Musaffa menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan mengenai latar belakang partai, melainkan menyangkut keadilan dalam kebijakan publik. Ia meminta setiap pemindahan memiliki dasar dan mekanisme yang dapat dijelaskan kepada publik. (vik)
