Indonesia memasuki pertengahan 2026 dengan harapan sekaligus kecemasan. Harapan itu datang dari keyakinan bahwa negeri ini memiliki hampir semua modal untuk menjadi negara maju: sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta ambisi besar membangun industri melalui hilirisasi. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: apakah pembangunan yang sedang berlangsung benar-benar memperkuat kesejahteraan rakyat, atau justru memperkuat segelintir kelompok yang menguasai sumber daya dan kekuasaan?
Sepintas, kondisi Indonesia tampak baik-baik saja. Ekonomi masih tumbuh di kisaran 5 persen, angka kemiskinan perlahan menurun, dan tingkat pengangguran relatif terkendali. Namun, angka-angka itu belum sepenuhnya mencerminkan realitas yang dirasakan masyarakat. Daya beli mulai melemah, investasi swasta belum bergerak optimal, kesenjangan antarwilayah masih lebar, dan ketimpangan kekayaan tetap menjadi persoalan serius. Pertumbuhan ekonomi masih terasa sebagai capaian statistik, belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara merata.
Persoalan mendasarnya bukan terletak pada kurangnya sumber daya, melainkan pada arah pembangunan yang belum sepenuhnya inklusif. Hilirisasi mineral memang membuka peluang ekonomi baru, tetapi manfaat terbesar masih banyak dinikmati kelompok usaha besar. Di saat yang sama, berbagai program populis membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Akibatnya, transfer anggaran ke daerah berkurang dan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun serta menghadapi berbagai persoalan menjadi semakin terbatas.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi politik dan tata kelola pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus menurun, sementara berbagai laporan internasional menunjukkan kualitas demokrasi mengalami kemunduran. Ruang kritik semakin sempit, mekanisme pengawasan melemah, dan muncul berbagai wacana yang berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam proses politik. Hubungan antara kekuasaan, birokrasi, dan kepentingan bisnis juga semakin sulit dipisahkan sehingga korupsi tidak lagi tampak sebagai penyimpangan, tetapi berisiko menjadi bagian dari cara kerja sistem.
Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep state capture yang diperkenalkan Joel Hellman. Dalam situasi seperti ini, negara bukan lemah, tetapi kebijakannya dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Regulasi akhirnya lebih banyak melindungi kepentingan elite dibandingkan kepentingan masyarakat. Dampaknya sangat nyata. Kelas menengah semakin terbebani oleh kenaikan biaya hidup, sementara banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka. Bonus demografi yang selama ini dibanggakan berpotensi berubah menjadi beban apabila kualitas pendidikan dan kesempatan kerja tidak segera diperbaiki.
Persimpangan ini juga terlihat dalam kehidupan sosial. Semangat nasionalisme ekonomi kerap diterjemahkan menjadi kebijakan yang terlalu protektif sehingga menghambat inovasi dan persaingan. Di sisi lain, konflik di Papua, kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang, serta polarisasi identitas masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Pada akhirnya, masyarakat kecil tetap menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari ketimpangan pembangunan.
Karena itu, solusi yang dibutuhkan harus menyentuh akar persoalan. Reformasi fiskal perlu diarahkan pada sistem pajak yang lebih adil, terutama terhadap kepemilikan aset dan kekayaan besar, disertai transparansi anggaran yang lebih kuat. Lembaga antikorupsi dan sistem peradilan harus benar-benar independen agar mampu mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan dan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan masa depan, sementara daerah harus diberi ruang fiskal yang lebih luas agar pembangunan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat. Hilirisasi pun harus memastikan adanya transfer teknologi, keterlibatan UMKM, dan perlindungan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tidak akan berarti jika manfaatnya hanya dirasakan segelintir orang. Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi negara maju, tetapi keberhasilan itu hanya mungkin tercapai jika kekuasaan digunakan untuk memperkuat institusi, bukan sekadar mempertahankan kepentingan elite. Persimpangan ini akan menentukan apakah Indonesia benar-benar menuju Indonesia Emas 2045 atau justru terjebak dalam pertumbuhan yang tampak menjanjikan, tetapi rapuh di dalamnya.
Pada akhirnya, pertanyaan besarnya sederhana: dua puluh tahun dari sekarang, apakah anak-anak kita akan mewarisi Indonesia yang lebih adil, kuat, dan sejahtera, atau hanya mewarisi mimpi besar yang gagal diwujudkan karena kepentingan sempit? Jawabannya ditentukan oleh pilihan yang kita ambil hari ini.
Oleh: Mudarris, Pengurus LPM Harokah
